Uji Publik Honerer K2 di Pidie Diprotes

---

Meureudu-Uji Publik yang digelar Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pidie Jaya sejak 1 April lalu banyak menuai protes dari honorer yang nama mereka tak tercantum di daftar peserta kategori dua (K2). BKPP Pidie Jaya telah mengumumkan 582 honorer K2 untuk uji publik.Masyarakat berduyun mendatangi papan pengumuman di depan kantor BKPP, tidak sedikit yang kecewa dan protes terhadap data yang terpampang. “Bagaimana bisa saya tidak ada nama, dia yang sama masa honorernya dengan saya ada," ujar peserta yang mengaku kecewa berat terhadap isi pengumuman tersebut.

Komplain sama juga disebutkan oleh seorang honorer yang selama ini bekerja di Sekretariat daerah. “Saya melihat sejumlah nama yang lewat itu kebanyakan orang yang sama masa honornya dengan saya, tapi mereka mengurus dan namanya tercantum," ujar honorer yang enggan dikorankan namanya. Dia mengaku baru bekerja honor sejak tahun 2007.Dia meminta pihak BKN melalui BKPP untuk memferivikasi ulang daftar K2 yang sedang diuji publik itu. Pasalnya banyak oknum honorer yang diduga melakukan pemalsuan SK untuk memenuhi syarat K2.

Dia menyebutkan, oknum tersebut ada di beberapa instansi pemerintah, seperti pegawai di setkdakab, dinas pendidikan, Disperindakkop, BKPP, dinas pemuda dan olah raga, dinas perhubungan, badan penyuluhan, dan disdukcapil, dan sejumlah instansi pemerintah lainnya.Kepala BKPP Pidie Jaya, Marwani SH meminta masyarakat untuk memberikan sanggahan lewat prosedur yang tersedia. “Silahkan beri sanggahan tertulis dengan melampirkan data diri lengkap dan nama honorer K2 yang disanggah lengkap dengan instansi tempat dia bekerja. Identitas pelapor akan dirahasiakan oleh BKPP," ujar Marwani kemarin (4/4).

Marwani menyebutkan, prosedur penetapan honorer K2 berdasarkan kelengkapan administrasi yang diajukan honorer ke BKPP untuk ditetapkan sebagai honorer K2. 

Input data honorer itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus, jadi tidak mungkin seseorang yang tidak memenuhi syarat bisa lolos. Namun Mawarni tidak menampik jika ada celah bagi sejumlah honorer K2 untuk memalsukan administrasi. 

“Kalau itu bisa jadi, tapi perlu diingat, setiap honorer telah meneken surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan berkas yang diajukan mereka benar adanya. Nah jika terbukti itu palsu, maka yang bersangkutan akan berurusan dengan hukum," ujar Marwani. (mag-47)